Makassar — Sejumlah kader yang tergabung dalam Aliansi Kader KAMMI se-Sulawesi Selatan menyatakan sikap kritis terhadap klaim Iskandar Zulkarnain yang masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum sah Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Sulawesi Selatan. Mereka menilai, selama dua periode kepemimpinannya, kontribusi yang diberikan minim dan tidak sebanding dengan amanah besar yang diemban sebagai pimpinan wilayah.
“Kami ingin bertanya, apa kontribusinya selama dua periode ini? Kalau bukan hanya kepentingan pribadi dengan mempertahankan jabatan tanpa domisili di Makassar. Padahal, salah satu bentuk komitmen sebagai Ketua Wilayah adalah hadir dan menetap di Makassar sebagai episentrum gerakan KAMMI di Sulawesi Selatan,” tegas Syahrul, kader aktif KAMMI Sulsel dalam pernyataannya di Makassar, Rabu (12/11/2025).
Aliansi Kader menilai bahwa kepemimpinan dua periode Iskandar tidak menunjukkan hasil konkret bagi penguatan gerakan mahasiswa Muslim di daerah. Mereka menilai absennya program strategis dan lemahnya koordinasi menjadi indikator kegagalan manajerial organisasi.
“Selama dua periode kepemimpinannya, tidak ada pembuktian atau agenda strategis yang memperkuat basis kaderisasi dan gerakan. Itu karena tidak fokus di Sulawesi Selatan. Seharusnya, Ketua Umum PW KAMMI Sulsel bisa tinggal dan aktif di Makassar untuk menjaga ritme gerakan,” tambah Syahrul.
Lebih lanjut, Aliansi Kader menyatakan dukungan terhadap penunjukan Muh Imran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan oleh Pengurus Pusat KAMMI. Penunjukan tersebut dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan stabilitas dan eksistensi organisasi di wilayah yang sempat stagnan.
“PP KAMMI tentu tidak gegabah. Penunjukan Muh Imran sebagai Plt Ketua Umum pasti melalui pertimbangan matang. Kondisi KAMMI Sulsel memang sedang tidak stabil. Banyak kader kehilangan arah karena kepemimpinan sebelumnya tidak aktif berkoordinasi dan lebih banyak berada di Jakarta,” tegasnya.
Aliansi Kader KAMMI se-Sulsel berharap persoalan ini tidak sekadar direspons dengan klarifikasi sepihak, tetapi harus disertai langkah penyelesaian konkret agar roda organisasi kembali berjalan normal.
“Harapan kami bukan hanya klarifikasi semata, tapi langkah penyelesaian nyata. Kami tegaskan, pengurus wilayah harus dibuktikan dengan keaktifan dan loyalitas terhadap gerakan, bukan sekadar mempertahankan jabatan untuk kepentingan pribadi,” pungkas Syahrul.
