MAKASSAR, — Dewan Pengurus Daerah Indonesian Association for Public Administration (DPD IAPA) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menggelar dialog interaktif bertema “Integrasi Green Policy dalam Administrasi Publik”, Kamis (22/1/2026). Forum ini menjadi wadah diskusi akademisi dan praktisi untuk membahas penguatan kebijakan publik yang berwawasan lingkungan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Salah satu pemantik diskusi, Dr. Haerul, M.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa dialog interaktif tersebut menjadi ruang refleksi bersama bagi kalangan akademisi dan praktisi administrasi publik.
“Dialog interaktif ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi dan praktisi administrasi publik untuk memperkuat landasan konseptual, berbagi praktik baik, serta mendiskusikan tantangan implementasi kebijakan berwawasan lingkungan dalam sistem pemerintahan Indonesia,” ujar Haerul.
Narasumber utama kegiatan, Dr. Darhamsyah, CEC, menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mengintegrasikan green policy ke dalam administrasi publik.
“Integrasi green policy dalam administrasi publik harus dilakukan melalui pendekatan whole of government, dengan memperkuat dan mengharmonisasikan regulasi, melakukan analisis kesenjangan kebijakan, serta menyelaraskan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang,” kata Darhamsyah.
Mantan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2012–2023 itu menambahkan, kebijakan berwawasan lingkungan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan instrumen fiskal dan kelembagaan yang memadai.
“Penguatan green budgeting, green finance, serta green public procurement menjadi prasyarat penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tataran normatif,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Andi Aslinda, M.Si., menegaskan bahwa IAPA memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan keilmuan dan praktik administrasi publik yang adaptif terhadap tantangan zaman.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, IAPA merupakan asosiasi yang mewadahi dosen, peneliti, dan praktisi administrasi publik di Indonesia yang secara konsisten mengabdikan diri pada pengembangan keilmuan, pemikiran kritis, serta praktik administrasi publik yang relevan dengan tantangan zaman,” kata Andi Aslinda.
Ia menambahkan, dialog ini merupakan bagian dari mandat intelektual dan moral IAPA untuk terus mengkaji isu-isu global dan nasional yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan.
Menurut Andi Aslinda, tema integrasi green policy diangkat karena tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan harus dikelola secara seimbang.
“Berbagai persoalan lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran, hingga krisis pangan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya akibat faktor alam, tetapi juga hasil dari kegagalan kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya perencanaan tata ruang, perizinan yang tidak terkendali, serta minimnya pengawasan birokrasi menjadi indikator bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan administrasi publik. Tanpa perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan, krisis lingkungan berpotensi terus berulang.
Melalui dialog interaktif ini, DPD IAPA Sulselbar berharap dapat memperkuat diskursus akademik, mendorong pertukaran praktik baik, serta mengkritisi berbagai tantangan implementasi green policy dalam administrasi publik Indonesia.
