Lanskapsulawesi.com, Polman–Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Balanipa pada jumat 26 september kemarin, meninggalkan polemik.
Camat Balanipa, Malik, dinilai bersikap arogan setelah memilih meninggalkan forum saat muncul kritik dari warga dan mahasiswa.
Menurut Muhammad Jufri, salah satu tokoh masyarakat, sikap walk out camat tersebut mengecewakan.
“Seharusnya sebagai pemimpin, beliau mendengar dan menampung aspirasi warga, bukan malah pergi meninggalkan forum. Itu memperlihatkan sikap arogan dan tidak menghargai masyarakatnya,” ucapnya pada media. Senin (29/9/2025)
Isu utama yang disorot warga adalah perekrutan P3K Paruh Waktu di Balanipa. Mereka menuding ada oknum yang lolos tanpa pernah bertugas di kantor, diduga karena faktor kedekatan keluarga. Padahal, ada honorer yang sudah lama mengabdi tetapi justru tidak diakomodasi.
“Alasan soal jaringan error saat input data tidak masuk akal. Kami menduga ada permainan di balik proses ini,” kata Jufri.
Selain itu, Camat Malik juga disebut keberatan ketika warga dan mahasiswa mendokumentasikan ketika forum diskusi berjalan. Padahal, menurut mereka, kegiatan itu semestinya bisa disiarkan langsung agar lebih transparan.
“Justru sikap menolak direkam ini membuat kami bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mau ditutup-tutupi?” tambahnya.
Kritik terhadap camat kian tajam setelah ia diduga menyebut mahasiswa Balanipa terlibat dalam kasus pembakaran kantor DPRD Majene. Pernyataan tersebut dianggap menyinggung sekaligus merugikan nama baik mahasiswa.
“Tidak ada satupun mahasiswa Balanipa yang terlibat. Ini jelas pernyataan asal bicara dan menyesatkan,” tegas salah satu mahasiswa.
Atas berbagai persoalan itu, pemuda dan mahasiswa Balanipa menilai Malik tidak layak menjabat camat. Mereka mendesak Bupati Polewali Mandar segera mencopotnya.
“Kalau tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap turun aksi di depan Kantor Bupati Polman,” tutup Jufri.
