LANSKAPSULAWESI.COM – Jakarta, Rakernas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PP DOB) resmi digelar hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 di Gedung Joang 45, Jakarta. Forum ini menjadi wadah penting bagi para perwakilan calon daerah otonomi baru (CDOB) untuk membahas strategi percepatan pemekaran wilayah yang sesuai dengan regulasi nasional.
Kegiatan akbar ini dihadiri oleh pengurus Forkonas, Forkoda, dan perwakilan CDOB se-Indonesia, yang mendukung pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian regional.
Rakernas dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Forkonas PPDOB Se-Indonesia Syaiful Huda dan Ketua Dewan Pembina Forkonas PPDOB Se-Indonesia H. Tamsil Linrung. Dalam sambutannya, Syaiful Huda menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder untuk memastikan CDOB memenuhi syarat administratif, teknis, kewilayahan, dan sosial politik.
Hasil rakernas mencakup program kerja yang komprehensif, seperti pemetaan dan inventarisasi CDOB, penyusunan indikator evaluasi, pengumpulan data lapangan, analisis kajian, penyusunan rekomendasi nasional, serta monitoring dan updating data secara berkala.
Program kerja yang disepakati meliputi pembuatan peta nasional persebaran CDOB, instrumen evaluasi yang mencakup aspek administratif seperti dukungan masyarakat dan rekomendasi DPRD, teknis seperti potensi ekonomi dan kemandirian fiskal, kewilayahan seperti luas dan batas wilayah, serta sosial politik seperti stabilitas keamanan.
Selain itu, rakernas menghasilkan scoring system untuk menilai kelayakan CDOB, survei lapangan prioritas, wawancara dengan tokoh masyarakat, pengumpulan dokumen pendukung seperti naskah akademik dan studi kelayakan, serta kajian komparatif dengan daerah yang telah dimekarkan.
Hasil rakernas juga menekankan penyusunan laporan evaluasi per CDOB, rekomendasi prioritas CDOB layak, penyampaian hasil dalam bentuk buku laporan dan policy brief, serta pembuatan sistem database online CDOB dengan pembaruan data setiap 6 bulan.
Guna efektifitas kerja pengurus ke depan ini direncanakan rapat koordinasi nasional bidang evaluasi DOB untuk memantau perkembangan, sehingga dapat menghasilkan output yang diharapkan antara lain: terciptanya database nasional terverifikasi, instrumen evaluasi standar nasional, laporan evaluasi dan rekomendasi sebagai dasar advokasi, serta sistem pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan CDOB.
Mewakili CDOB Toraja Barat pada rakernas yang berlangsung sehari penuh adalah J. Randa Tandirerung dan Pither Amba. Kehadiran mereka mendapat restu dari Ketum Y.S. Tandirerung yang memberikan mandat mengikuti tujuan serta arah PPDOB dalam memperjuangkan daerah pemekaran yang dianggap layak dan memenuhi syarat, termasuk di dalamnya Toraja Barat yang dinilai memiliki potensi sebagai daerah otonom baru yang dapat mendukung pembangunan berbasis budaya dan ekonomi lokal. Keikutsertaan ini memperkuat komitmen Forkonas dalam advokasi selektif CDOB.
Maraknya usulan DOB, melahirkan prospek dan tantangan, partai Nasdem beberapa waktu yang lalu pun melakukan FGD dan menghadirkan Narasumber Ketua Komisi II DPR RI, Dirjend OTDA dan akademisi dari IPDN Prof Dr Juhermansyah untuk memberikan beberapa informasi penting. Pertama, Kemendagri telah menyampaikan Rancangan PP DESARTADA dan PETADA pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin Wakil Presiden RI. Kedua, berdasarkan kesepakatan Mendagri dan Komisi II, selambat lambatnya bulan Januari 2026 kedua PP diterbitkan. Ketiga, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat menggunakan seleksi ketat untuk menjaring CDOB yang layak berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam PP sebagai daerah persiapan. Keempat, kemandirian fiskal menjadi alasan utama pemekaran wilayah. Kelima, Fraksi Nasdem DPR RI mendukung proses pemekaran wilayah secara selektif.
