LANSKAPSULAWESI.COM – Makassar, Minggu 17 Agustus 2025 – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan momentum HUT RI ke-80. Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan kawasan Flyover Makassar, dengan membawa spanduk besar bertuliskan “Reformasi Jilid II” serta orasi politik secara bergantian.
Jimi Saputra selaku jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan rakyat atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Setiap tahun HUT RI diperingati, namun belum pernah dijadikan sebagai bahan refleksi untuk mewujudkan ekonomi dan politik yang berdikari. Kemerdekaan hanya dinikmati para penguasa, sementara rakyat terus ditindas dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat,” ujarnya.
Jimi juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi yang menurutnya tidak sesuai dengan realita di lapangan.
“Bagi kami, pidato pertumbuhan ekonomi itu hanyalah pembohongan publik. Faktanya, di tingkat akar rumput perekonomian masih tidak stabil, ditambah beban pajak yang semakin memberatkan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aksi di Hari Kemerdekaan merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Hari ini kami turun ke jalan tepat di Hari Kemerdekaan sebagai bentuk cinta kami kepada Merah Putih. Pemerintah sering menggaungkan Merah Putih, tetapi di balik itu kekayaan alam Indonesia terus dijual ke asing. Itu adalah bentuk pengkhianatan,” tegasnya.
Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi KERAMAT meliputi: GRD, PMBI, SPMP, IMM Cabang Gowa, PMKRI Cabang Gowa, LMND Kota Makassar, dan GMPH.
Mereka mengusung isu “Reformasi Jilid II” dengan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Tolak RUU KUHAP.
2. Cabut UU TNI.
3. Tolak RUU Polri.
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
5. Cabut UU Omnibus Law (Cipta Kerja).
6. Hapuskan outsourcing.
7. Sahkan RUU Perampasan Aset.
8. Hentikan pembungkaman demokrasi.
9. Mendesak Kapolda Sulsel menuntaskan kasus uang palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar.
10. Mendesak Wali Kota Makassar menuntaskan masalah air bersih di Tello.
11. Tolak kenaikan PBB.
12. Wujudkan pendidikan gratis.
