Lanscapesulawesi.Com-Luwu timur – Ancaman Gerakan Pemuda Lingkungan Hidup Indonesia (GPLHI) turun ke jalan tidak sekadar gertak sambal belaka, Puluhan massa turun kejalan poros Trans-sulawesi di batas kabupaten Lutra dan Lutim melakukan aksi demo dengan membakar keranda mayat, Kamis (04/04/2024).
Ketua Gerakan Pemuda Lingkunagan Hidup Indonesia (GPLHI) Luwu raya, Rispandi, Mengungkapkan ke awak media, seringnya terjadi banjir di dua Kabupaten Lutra dan Lutim di sebabkan intensitas curah hujan tinggi yang di anggap biasa, semestinya ini menjadi warning bagi pemerintah, Sudah menjadi contoh di kala musim penghujan tiba seperti Halnya di lutra tepatnya di Desa Bungadidi, juga di Desa Lauwo Dusun Tappareng hanya beberapa jam saja hujan deras pasti terjadi luapan air sungai karna terjadi pengdengkalan”Tegasnya.
Yang paling mirisnya di kabupaten Lutim tepatnya di desa Lauwo ada sekolah dasar yang kini Hampir terbawa arus sungai yang bantaran tergerus air sungai Namun tidak ada perhatian dari pemerintah setempat setelah bertahun tahun”Lanjutnya.
Beberaa waktu Lalu kami juga sudah melakukan aksi Demo di Lutra namun belum ada solusi terkait bencana ini, kami paham Sungai Bungadidi merupakan Tapal batas antara dua kabupaten Lutra dan Lutim dan menjadi kewenangan BBWSBS Provinsi Sul-Sel, Namun di sinilah fungsi pemerintah daerah menyampaikan apa yang kami Tuntut dalam beberapa Aksi yang kami Gelar dengan melibatkan beberapa stekholder terkait baik dari BNPB sendiri karna ini bersifat urgent kami juga meminta untuk berdiskusi dengan orang yang kompeten di bidangnya jangan hanya selalu menjadi alasan persoalan kewenangan”Paparnya.
Rispandi mengancam jika kemudian tidak ada solusi baik dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi kami akan terus melakukan seruan aksi sebagai mana apa yang telah di amanat kan di dalam Pembukaan UUD 1945 “Tutupnya.
Menanggapi hal ini, “Akbar, Camat Burau saat di konfirmasi via phone terkait aksi yang terjadi kami sudah meninjau lokasi ini dua tahun yang lalu, ada tim dari Balai provinsi yang ikut meninjau lokasi, Mereka janji akan beri tindakan proteksi berupa seat fail kata mereka pada saat itu, Namun sampai saat ini belum ada kelanjutanya, memang harus balai yang menanganinya kalau kami dari pemerintah kabupaten Luwu timur tidak bisa melakukan tindakan di karnakan persolaan kewenangan, Camat Burau menyarankan untuk konfirmasi ke kepala bidang badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), mereka lebih paham menjelaskan secara teknis terkait masalah di sungai lauwo”Tutupnya.
Kembali di konfirmasi oleh awak media, Banna Kepala bidang BPBD kabupaten Luwu timur juga ikut menanggapi aksi tersebut, kami akan sampaikan ke Pimpinan, karna setau saya dua minggu lalu beliau pernah meninjau ke lokasi, Tapi nanti kami tinjau kembali kalau memang sudah membahayakan bagi warga kami akan berkoordinasi lagi dengan Dinas PUPR untuk rencana penanganan sungainya, Sekedar informasi kalau tahun lalu teman dari Dinas PUPR sudah melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sementara” tutupnya.
