LANSKAPSULAWESI.COM, Ketua Sapma PP (Pemuda Pancasila) Theofilus Patu Rerung Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan secara antusias mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh politik uang yang marak menjelang pemilihan calon legislatif 2024, terkhusus di Dapil 3.
Theofilus menilai, banyak calon legislatif (caleg) yang membagikan bantuan sosial (bansos) maupun dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai bentuk pembodohan politik. “Kami mengimbau kepada masyarakat Tana Toraja untuk tidak mudah tergiur dengan bansos atau BLT yang dibagikan oleh caleg. Ini adalah cara mereka untuk membeli suara rakyat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi di DPRD dan di DPR RI,” ajak Theofilus, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/2/2024).
Theofilus yang aktif melakukan demonstrasi untuk membela kepentingan masyarakat menambahkan, bansos atau BLT yang dibagikan oleh caleg seharusnya tidak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan kredibilitas mereka. Ia menyarankan, masyarakat harus lebih kritis dan cerdas dalam memilih caleg yang benar-benar memiliki visi dan kemampuan elektoral untuk mengayomi masyarakat.
“Jangan sampai kita terjebak dalam politik transaksional yang hanya menguntungkan caleg dan merugikan rakyat. Kita harus memilih caleg yang berintegritas, berkompeten, dan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Tana Toraja,” ujarnya.
Theoflus pun mengingatkan, masyarakat harus tetap menjaga situasi yang kondusif dan damai selama masa kampanye dan pemungutan suara PilCaleg 2024. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati perbedaan pilihan politik dan tidak terlibat dalam konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Kami dari Sapma PP Tana Toraja siap menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi di daerah ini. Kami akan mengawasi jalannya PilCaleg 2024 agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Kami juga akan melaporkan segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Sebelumnya Jumat (2/2), Sapma melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu dan Dinas Pendidikan. Sapma menilai ada penyaluran beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) yang dijadikan alat kampanye melalui guru maupun kepala sekolah. Kadis Pendidikan Tana Toraja, Andarias Lebang menegaskan bahwa pencairan dana PIP tidak membutuhkan sertifikat yang embel-embelnya ada foto seorang calon DPR RI dari partai Nasdem di sertifikat tersebut.
Untuk itu Sapma menggelar orasi damai di depan Kantor Bawaslu agar bertindak proaktif jangan pandang bulu untuk menindaki oknum-oknum yang terlibat dalam kampanye terselubung yang memanfaatkan program pemerintah demi kepentingan elektoral pribadi. Menuju 14 Februari, Sapma PP akan terus mengawal kampanye bersih agar masyarakat dapat teredukasi dan ikut menyuarakan kampanye yang bebas money politik, tutup Theofilus.
Penulis: Hajar Aswad
