Kepulauan Selayar, 9 Februari 2025 – Kader Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) asal Desa Karumpa, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar, Ihwal, menyoroti pernyataan Mansur Sihaji, kakak kandung tersangka kasus tindak pidana korupsi Alwan Sihaji di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu. Pernyataan tersebut saat ini tengah viral di media sosial.
Ihwal menyatakan bahwa pernyataan Mansur Sihaji dapat mengganggu proses hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut cenderung menyudutkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Mansur Sihaji yang saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya tidak beranggapan bahwa kasus hukum yang menimpa adiknya sarat dengan unsur politik. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Ihwal setelah menonton video pernyataan Mansur Sihaji, Sabtu (8/2/2025).
Selain itu, Ihwal juga menyoroti fakta bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Kades Bonea telah dikembalikan dengan menggunakan dana yang dipinjam dari Mansur Sihaji.
“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016, gaji anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp11,5 juta per bulan. Dengan adanya pernyataan Mansur Sihaji bahwa uang yang dikembalikan oleh adiknya ke Kejaksaan merupakan pinjaman darinya, maka penting bagi Kejaksaan untuk kembali menyelidiki aliran dana dalam kasus korupsi di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu,” tegas Ihwal.
Lebih lanjut, Ihwal menegaskan harapannya agar kasus korupsi di Desa Bonea dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya serta mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dinilai penting guna menjaga integritas dan profesionalisme Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
“Semoga kasus ini segera dituntaskan. Kami berharap Kejaksaan dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam perkara ini. Sebagai warga negara yang baik, saya tentu menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar,” pungkas Ihwal.
Selain itu, Ihwal juga mendesak agar Komisioner KPU Mansur Sihaji segera diaudit terkait sumber dana yang digunakan dalam pinjaman tersebut. Audit ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan yang dapat mencederai integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
“Kami mendesak agar audit terhadap Mansur Sihaji segera dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau penyalahgunaan jabatan dalam kasus ini. Integritas KPU harus tetap terjaga dan tidak boleh dicemari oleh kepentingan individu,” tegas Ihwal.(***)
