LANSKAPSULAWESI.COM – Makassar, Demo akbar yang melibatkan hampir 200 ribu masyarakat Kab. Pati, Jawa Tengah pada 13 Agustus 2025 menjadi pengingat sekaligus barometer bahwa masyarakat masih sebagai pemegang kendali kedaulatan politik. Melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mereka mendukung solidaritas untuk menolak kebijakan otoriter Sudewo, Bupati Pati periode 2024-2029.
Demo yang berujung rusuh ditengarai oleh pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menantang masyarakat Pati akibat kebijakan pajak PBB yang dinaikkan hingga 250%. Dalam pernyataan persnya ketika menghadapi kekecawaan masyarakat yang tengah berunjukrasa, Sadewo berkata “Jangankan 5000 orang, 50.000 orang pun saya tidak gentar dan tidak akan membatalkan kebijakan saya!” Bagi masyarakat Pati pernyataan itu dianggap mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, alih-alih mengingatkan Sadewo ketika masa kampanyenya yang akan menaikkan PAD Pati secara elegan di luar kebijakan pajak.
Walau Sudewo akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Pati dan membatalkan kebijakannya, tuntutan masyarakat Pati tetap bulat adalah meminta Sudewo secara ksatria untuk mundur dari jabatannya. Gelombang massa dari seluruh penjuru Pati bahkan ada yang datang dari Surabaya dan sejumlah daerah di Jawa Tengah membuktikan bahwa di balik solidaritas ada kekecewaan yang tidak sekedar ingin ditumpahkan tetapi simbol untuk mengingatkan the power of people akan selalu dapat meledak di luar otoritas kekuasaan dan ketidakadilan.
Wakil Ketua KNPI Tana Toraja, Sumartoyo, melihat fenomena The Power of People yang terjadi di Pati Jawa Tengah adalah sebagai sovereignty atau kendali ada di tangan rakyat. Kekuatan ini menurutnya spontan terbentuk dari berbagai lapisan masyarakat di Pati, bukan hanya kekecewaan semata atas kebijakan pajak 250%, namun juga akumulasi dari berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang bisa saja tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah Pati.
Di samping adanya integritas dan model kepemimpinan yang diragukan oleh masyarakat Pati terhadap Sudewo, Sumartoyo mengingatkan Demokrasi Akar Rumput atau lasimnya dikenal sebagai Parlemen Akar Rumput/jalanan dapat menjadi kekuatan baru sebagai keruntuhan hegemoni kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, vox populi vox dei “suara rakyat adalah suara Tuhan” dapat menjadi ruang baru lahirnya simbol-simbol kepentingan, dan dapat dijadikan alasan untuk menggulingkan kekuasaan. Ini adalah alarm untuk para pemimpin agar sungguh-sungguh mengayomi masyarakatnya dengan bijak.
Sumartoyo juga menilai demo Pati sebagai pemantik bagi daerah lain untuk melawan kebijakan yang tidak adil. Menurutnya, pemerintah daerah lain dapat menyikapi persoalan yang tengah terjadi di Pati untuk secara rasional memahami kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakatnya, mampu mengedepankan akuntabilitas melalui urgensi transparansi anggaran serta konsistensi janji kepala daerah agar masyarakat tidak merasa dikhianati apalagi dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro atau sekedar dijalankan tanpa goal setting.
