Lanskapsulawesi.com,ENREKANG — Dengan mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju Guru Hebat, Indonesia Kuat,” Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Enrekang menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Tahun 2025, Sabtu (25/10/2025), di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua PGRI Sulsel Dr. H.M. Basri, S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang Latinro, Ketua PGRI Enrekang sekaligus Kadis Dikbud Enrekang Erik, S.IP., M.M., Kepala BPKAD Ahmad Nur, Koordinator Steering Committee Dr. Dadang Sumarna, M.Pd., perwakilan forkopimda, serta pengurus cabang dari 12 kecamatan di Enrekang.
Ketua PGRI Enrekang Erik, S.IP., M.M. memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh sejak pengurus baru dilantik pada Juli 2025. Konsolidasi anggota dan pembentukan cabang khusus SMA, SMK, dan SLB sebagai bentuk komitmen memperluas jangkauan dan memperkuat struktur organisasi.
Selanjutnya, fokus utama PGRI Enrekang meliputi transformasi dan digitalisasi organisasi, peningkatan kesejahteraan guru serta penataan keanggotaan, serta membentuk cabang khusus bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama dan cabang perguruan tinggi, sebagai wujud keterbukaan organisasi bagi seluruh tenaga pendidik di daerah.
Wakil Ketua PGRI Sulsel, Dr. H.M. Basri, S.Pd., M.Pd., dalam arahannya menekankan bahwa PGRI adalah wadah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
Ia juga mendorong adanya hibah dan sekretariat permanen bagi PGRI Kabupaten Enrekang, serta memastikan pelaksanaan program mandatory dari PGRI Sulsel dan PB PGRI berjalan maksimal di tingkat kabupaten.
Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang Latinro, yang membuka resmi Konkerkab I ini, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi guru sebagai pilar pendidikan bangsa.
“Bagi saya, guru adalah orangtua kedua. Karena itu, sebagai Wakil Bupati, saya merasa wajib memperhatikan betul kepentingan dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Wabup juga tengah memperjuangkan tambahan penghasilan guru, diluar THR dan gaji 13. Ia telah menugaskan Kepala BPKAD, Ahmad Nur, ke kementerian terkait untuk mengurus hal tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) agar guru bersertifikasi yang belum memperoleh TPG bisa segera mendapatkan haknya.
“Kami mohon kepercayaan dan waktu. Kita sedang berupaya menyelesaikan persoalan fiskal dan utang daerah, termasuk yang berdampak pada hak-hak guru,” tutupnya.
