Oleh : Hendrawan Rahmat Wijaya (BADKO HMI SULSEL HMI CABANG MAKASSAR TIMUR)
Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Indonesia Timur dimulai ketika Badko (Badan Koordinasi) HMI Intim terbentuk yang mencakup daerah Sulawesi, Maluku dan Papua sekitar 1960an. Alurnya berlangsung ketika gejolak politik nasional di Makassar masif di koreksi. Dalam fase itu kemudian, HMI yang tumbuh dan berdirinya di Indonesia Bagian Barat, perlahan tumbuh juga di Indonesia Bagian Timur dengan corak keislaman dan kemahasiswaannya pada saat itu. Di ranah kemahasiswaan, Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta mendirikan cabang. Artinya, HMI tumbuh dengan pondasi politik, jadi tidak perlu heran ketika kader-kader HMI berpolitik, itu bukanlah suatu penyakit.
Di Sulawesi, khususnya di Makassar, HMI dalam episode awal berkaitan dengan perjuangan Kakanda Yusuf Kalla untuk mengadakan sebuah “sekretariat”. Kisah penuh negosiasi, bahkan cerita tentang gangguan drum band di Jalan Botolempangan. Bagaimana HMI sebagai organisasi intelektual berusaha merengkuh ruang fisiknya sendiri, sebagai basis untuk merengkuh ruang pemikiran yang lebih luas. Momen yang paling reflektif mungkin terjadi ketika surat kepemilikan itu akhirnya didapat. Kakanda Jusuf Kalla, justru merobek surat itu di depan rekan-rekannya. Itu bukan tindakan perusakan, melainkan sebuah deklarasi simbolis. Ia ingin sekretariat atau wisma itu menjadi milik kolektif yang abadi, bukan aset pribadi yang bisa diperjualbelikan. Sebuah tindakan yang lebih filosofis daripada sekadar administratif, mencoba mengukuhkan komitmen atas dasar yang tak bergantung pada selembar kertas.
Lalu kita melayang ke Maluku, di mana laut bukan pemisah, tetapi penghubung ingatan. Di sini, sejarah HMI sering terpateri pada sosok-sosok yang menjadi penjaga nilai. Seperti Husni Hentihu, yang terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Ambon pertama melalui konferensi pada periode 1976-1979. Dalam narasi yang berkembang tentangnya, ia bukan digambarkan sebagai orator yang mengguncang, melainkan sebagai seorang penyeimbang. Pada era Orde Baru yang tertutup, kepemimpinannya dikenang justru karena kemampuan beradaptasi yang diplomatis, menjaga agar organisasi tetap bisa mempengaruhi pembangunan di Maluku tanpa harus tersingkir. Dari kaderisasi di kampus, jalan itu berlanjut hingga ia memimpin sebagai Bupati Buru.
Namun, jika ada tempat di mana sejarah HMI benar-benar berusaha dikumpulkan dari kesenyapan, itu adalah Papua. Sebuah Tim Penulis khusus dibentuk dengan tugas mulia sarat informatif, merangkai memori yang terserak menjadi sebuah buku yang komprehensif. Upaya ini sendiri adalah sebuah penegasan, bahwa kisah HMI tidak melulu tentang Jawa atau Indonesia Bagian Barat semata. Jejaknya sudah sangat awal, sejak 1965 di Sukarnopura (kini Jayapura), menancap hampir bersamaan dengan gejolak politik besar di tanah itu. Kini, sejarah lokal yang telah dibukukan itu diajarkan sebagai materi wajib dalam Latihan Kader. Ini adalah cara afirmasi diri yang elegan, sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap kader baru tidak hanya mengenal Lafran Pane di Yogyakarta, tetapi juga tahu dari tapak mana ia berpijak di tanah Papua.
Seiring berkembangnya waktu Badko Intim ini mekar, menghasilkan Badko Malirja (Maluku dan Irian Jaya) pada 1994 hingga 2001. Kemudian dari situ mekar lagi Badko Malpamalut (Maluku, Papua dan Maluku Utara) pada 2001 hingga 2004.
Peristiwa pemekaran Badko seperti ini tidak lepas dari antusiasme para kader di Indonesia Timur yang seiring waktu bertambah banyak. Kemudian, mekar lagi Badko Malmalut (Maluku dan Maluku Utara) pada 2004 hingga kini. Badko ini kemudian mekar lagi, menumbuhkan Badko Cendrawasih pada 2004 hingga 2008. Kemudian mekar, Badko Papua – Papua Barat pada 2008 hingga kini. Pada 2025, Badko Papua Barat – Papua Barat Daya berdiri.
Ada kegelisahan bahwa semangat keislaman dan keindonesiaan (politik) sebagai roh perjuangan HMI mulai berdiri di Indonesia Timur dirampas habis oleh waktu, tergantikan oleh sesuatu yang bersifat destruktif, hal ini kemudian menciptakan kerumitan tersendiri, apa lagi sekarang kita memasuki fase digital. Di samping tantangan itu, eksistensi HMI di Indonesia Timur mampu bertahan hingga kini. Bahwa perjuangan terberat mungkin bukan lagi mendirikan, tetapi merawat. Bukan lagi merebut ruang, tetapi memberi makna pada ruang yang telah direbut.
Dalam fase digital kontemporer, HMI terkhususnya di Indonesia Timur mesti mencocokkan cara perkaderan dengan kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah cabang, sehingga dari situ muncul semacam mazhab yang mampu mengidentikkan Indonesia Timur dengan wilayah lain HMI. Semacam metode perkaderan, nilai-nilai NDP yang berwajah lokal. Perlu diketahui, mazhab perkaderan seperti ini telah berkembang di Ciputat, Bandung, Jogja dan area Jawa lainnya. Oleh karena itu, mazhab atau pembeda HMI di Indonesia Timur mesti digali dan di refleksikan terus secara kolektif.
Menyusuri sejarah HMI di timur Indonesia ibarat membaca sebuah catatan perjalanan yang belum selesai. Setiap catatan di Sulawesi, Maluku, atau Papua adalah sebuah fragmen dari pertanyaan besar yang sama, bagaimana tetap setia pada cita-cita insan akademis dan pengabdi bernafaskan Islam, di tengah terik matahari yang berbeda, di atas tanah yang tantangannya khas, dan dalam zaman yang terus berubah dengan cara yang tak terduga. Jawabannya mungkin tidak pernah tunggal, tetapi justru pada keberagaman respons terhadap pertanyaan itulah, organisasi tua ini terus mencari napas barunya di timur, dan di mana saja.
