Menu MBG di Enrekang Dipertanyakan, Presiden Mahasiswa UNIMEN Minta Evaluasi Pelaksanaan

Lanskapsulawesi.com, Enrekang — Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN), Furqan, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Enrekang. Kamis, (5/3/2025).

Ia menduga menu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Dugaan ini muncul setelah adanya temuan di lapangan terkait paket makanan yang dibagikan kepada siswa, ibu menyusui, ibu hamil, serta balita yang dinilai belum memenuhi standar komposisi gizi seimbang sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis program MBG.

Menurut Furqan, beberapa menu yang diberikan tidak selalu dilengkapi dengan unsur gizi yang seharusnya ada, seperti protein, sayur, maupun buah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya mengikuti standar yang telah ditetapkan.

“Program MBG ini sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti prosedur dan pedoman yang ada,” ujar Furqan.

Ia menilai program publik yang menggunakan anggaran negara harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Tanpa pengawasan yang ketat, tujuan utama program dikhawatirkan tidak akan tercapai secara maksimal.

Karena itu, Furqan mendesak pemerintah serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia juga meminta agar pengawasan diperkuat sehingga standar menu yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan oleh pihak pelaksana.

Selain itu, Furqan mendorong agar mekanisme pelaporan pelaksanaan program dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program tersebut.

“Program yang menyangkut masa depan generasi bangsa tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kualitas kesehatan dan perkembangan anak-anak,” tutupnya.