MAKASSAR, 29 Desember 2025 – Acara Pentas Seni (Pensi) yang dirangkaikan dengan penamatan siswa kelas IX SMP Negeri 27 Makassar menuai kontroversi setelah sejumlah orang tua siswa mengungkap keberatan atas pungutan biaya sebesar Rp250 ribu per siswa. Kedua pihak kemudian menyampaikan klarifikasi masing-masing terkait isu yang beredar, termasuk di media sosial TikTok.
Salah seorang wali siswa, Alimuddin Rahman, mengakui merasa terbebani dengan pungutan yang diberikan menjelang penerimaan rapor. Menurutnya, kebijakan ini bersifat wajib dengan ancaman rapor ditahan atau nilai anak dikurangi jika tidak membayar.
“Semua siswa kelas 3 diwajibkan membayar Rp250 ribu sebelum penerimaan rapor. Kalau tidak, katanya rapor akan ditahan atau nilai dikurangi,” ungkapnya di sebuah cafe di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (20/12).
Alimuddin juga menilai jumlah biaya terlalu besar untuk kegiatan sekolah, terutama karena sekitar 60% orang tua siswa berprofesi sebagai buruh harian. “Rp250 ribu itu bisa dipakai untuk membeli beras sebulan,” katanya.
Selain itu, ia mengkritisi kurangnya transparansi alokasi anggaran. Dengan perhitungan 11 kelas (masing-masing 30 siswa), total potensi biaya mencapai Rp82,5 juta yang dinilai tidak logis tanpa penjelasan rinci. Pungutan juga dianggap mendadak, meskipun siswa sudah berlatih tari selama 6 bulan tanpa pembahasan soal biaya.
Ia juga menanyai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan kesiswaan seperti ini. “Saya kira setiap sekolah punya BOS, kenapa tidak dianggarkan? Belum pernah ada penjelasan tentang pemanfaatan BOS di sini,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMPN 27 Makassar, Nurdin, S.Pd., S.H., M.Pd., menegaskan bahwa pentas seni bukanlah pungutan liar (pungli). Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian akhir yang dilaksanakan oleh hampir seluruh sekolah di Kota Makassar dan daerah lain.
“Pentas seni ini bukan hanya di sini. Hampir semua sekolah melakukannya, dan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (29/12).
Nurdin menjelaskan bahwa sebelum kegiatan digelar, pihak sekolah telah mengadakan pertemuan dengan seluruh siswa dan membentuk koordinator pembayaran dari kalangan siswa. Selanjutnya, rapat dengan orang tua siswa dari 11 kelas juga diadakan, dengan hasil sembilan kelas sepakat mengelola dana sendiri dan dua kelas lainnya oleh guru.
Mengenai rincian biaya, ia menyatakan bahwa sebenarnya Rp150 ribu dari total pungutan kembali ke siswa, dengan rincian: Rp100 ribu untuk kostum (sebagian digunakan untuk panggung, dekorasi, sound system, dan audio), Rp20 ribu untuk konsumsi, dan Rp30 ribu untuk aksesoris.
Terhadap siswa yang tidak mampu, Nurdin menegaskan mereka tetap diikutkan dalam kegiatan tanpa harus membayar. “Ada beberapa siswa yang tidak membayar tetapi tetap ikut. Yang tidak mampu digratiskan atau disubsidi silang. Jika anggaran mencukupi, sisa tidak ditagih,” katanya.
Ia juga menyayangkan adanya tudingan tanpa klarifikasi langsung ke sekolah, mengaku baru mengetahui keluhan melalui media sosial. “Jangan berprasangka buruk. Ajaklah berkomunikasi terlebih dahulu ke sekolah, kami akan jelaskan dengan baik,” pungkasnya, mengajak kolaborasi agar tidak muncul konflik sesama orang tua.
