Front pembebasan rakyat melakukan aksi unjuk rasa di Polda sulsel terkait fakta lapangan yang kami temukan, bahwa terdapat dua SPBU di kabupaten Pinrang yang
telah melakukan pendistribusian BBM bersubsidi tidak sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.
SPBU tersebut diantaranya adalah SPBU Bungi 74.912.67 dan SPBU Massila nomor 74.912.70.
kedua SPBU tersebut mendistribusikan BBM bersubsidi melalui jerigen dan motor modifikasi. Hal ini jelas melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi dan sangat berdampak
negatif terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsiudi.
Kami menilai bahwa APH dalam hal ini Kapolres Pinrang menutup mata persoalan ini. Karena hal
ini ternayata telah lama terjadi dan dibiarkan begitu saja. Begitupula bagi pihak pertamina patra
niaga regioan Sulawesi yang tidak melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada oknum
oknum SPBU tersebut yang dengan kasat mata dan secara terang terangan melakukann aktivitas
distrubisi BBM secara inskonstitusional. Setiap SPBU seharusnya tidak melakukan pengisian BBM bersubsidi di dalam jerigen dan tangki modifikasi sebab ini akan merugikan masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat kelas bawah lainnya. Yang diuntungkan hanyalah para pihak pengecer yang kemudian akan menaikkan tarif BBM bersubsidi kepada masyarakat.
