LANSKAPSULAWESI.COM – Kendari, Sulawesi Tenggara. Menjelang kontestasi politik pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia bakal digelar secara serentak yang diikuti sebanyak 37 Provinsi dengan 508 Kabupaten/Kota pada 27 November 2024 mendatang termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut terus menjadi bahan perbincangan ditengah kalangan masyarakat, tak terkecuali oleh Ketua Umum Pemuda Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsultra), Maykhel Rizky Duruka, pasalnya menurut dia pesta demokrasi ini menjadi penentu dalam segala kebijakan kehidupan, “Pesta demokrasi 5 tahunan ini sudah semakin dekat, dan ini terus menyita perhatian karena segala kebijakan yang akan dijalankan 5 tahun kedepan itu lahirnya dari proses pemilihan kepala daerah ini,” katanya.
“Saya percaya harapan untuk daerah kita lebih maju, itu perlu dihimpun dalam sebuah konsensus ketatanegaraan, yaitu melalui Pemilu dan Pilkada. Untuk itu mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024 di Sultra,” tambahnya.
Pemuda yang biasa disapa Khele ini menjelaskan ada banyak persoalan dan permasalahan ditengah masyarakat yang harus diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mendukung kemajuan daerah.
Misalnya persoalan banjir yang akhir-akhir ini terjadi karena intensitas curah hujan, “Katakanlah misalnya banjir yang terjadi pada beberapa titik di Kabupaten Kolaka, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara di tahun 2024. Harus ada langkah konkrit dari Pemerintah saat ini dan Pemerintahan yang akan melanjutkan kepemimpinan 5 tahun kedepan,” ujarnya.
Menurutnya banjir yang terjadi di Sultra beberapa tahun terakhir itu perlu dipikirkan solusinya, “Harus ada solusi yang dikerjakan oleh para calon Kepala Daerah, tim Litbang kita menghimpun sejak 2019 sampai dengan 2024 ada beberapa Kabupaten dan Kota di Sultra ini yang selalu jadi langganan banjir misalnya Kendari, Konawe Utara, Konawe, Kolaka, dan Konawe Selatan,” tuturnya.
Pada tahun 2019 wilayah di Sultra yang terdampak bencana banjir antara lain Konawe Utara, Konawe, Kolaka Timur, Konawe Selatan. Kemudian tahun 2020 terjadi pada Konawe dan Konawe Utara. Tahun berikutnya 4 daerah yaitu Kolaka Utara, Kendari, Konawe Utara, Bombana, Konawe. Pada tahun 2022 Kolaka Utara, Konawe, Kendari, Buton Utara. Dan tahun 2023 Sultra kembali diterjang banjir di wilayah Kendari, Bau-bau, Kolaka, Konawe Utara. Serta di tahun 2024 Kolaka, Kendari, Konut beberapa kali diterjang banjir, “Jika kita melihat data dari 2019 sampai 2024, isu banjir ini selalu ada 5 tahun terakhir, artinya pemerintah sebelumnya kurang serius dalam penanganannya sehingga terus ada banjir tiap tahunnya,” katanya.
Disamping itu ia mengapresiasi langkah-langkah lain yang sudah dilakukan pemerintah dan instansi terkait, “Tapi kita apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah dan instansi terkait yang sudah melakukan langkah-langkah solutif lainnya, misalnya dengan bahu-membahu memberikan donasi dan bantuan kepada masyarakat yang berdampak. Tapi kita perlu solusi dan langkah pencegahan lainnya, misalnya mengembalikan pengalihan fungsi lahan, menormalisasi drainase-drainase atau daerah aliran sungai,” ujarnya.
Mantan Ketua GMKI Kendari itu juga mengatakan Sultra masuk dalam 5 provinsi yang menjadi prioritas nasional dalam penanggulangan bencana, “Apalagi penanggulangan bencana di Sultra menjadi prioritas Nasional diantara 4 provinsi lainnya di Indonesia yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara,” katanya.
Dia berharap hal ini harus menjadi perhatian serius calon-calon Kepala Daerah, “Hal ini merupakan persoalan serius karena banjir bukan hanya berdampak pada kerusakan rumah-rumah warga, tapi juga ke persawahan, perkebunan dan fasilitas umum seperti akses darat yang menghubungkan antar Kabupaten dan Kota terputus serta juga menimbulkan kerugian materil, psikis dan korban jiwa akibat terseret arus banjir untuk itu calon kepala daerah harus memikirkan dari sekarang,” harapnya.
Alumni SKPP Nasional Bawaslu RI ini berpendapat dengan dampak dari banjir ini akan mempengaruhi kondisi-kondisi lainnya, “Dari dampak banjir itu juga akan mempengaruhi kondisi-kondisi sosial lainnya, misalnya terkait kondisi Ekonomi, data tahun 2019 pada triwulan II inflasi meningkat bahkan lebih besar dari inflasi nasional, dikarenakan terganggunya hasil produksi pertanian dan distribusi barang-barang yang tidak lancar,” jelasnya.
Untuk diketahui pilkada serentak ini akan dilaksanakan di Sultra, dgn tahapan pemilihan yang sudah berjalan, “Sekarang tahapan udah berjalan dengan proses pemutakhiran data pemilih tetap, kita lihat untuk DPT Pemilu 2024 kemarin berjumlah 1.867.931 wajib pilih. Nah ini DPT ini pasti akan berkurang atau bertambah sampai dengan September mendatang, untuk itu perlu kita kawal dan pastikan kita terdaftar sebagai pemilih,” tutupnya.
KetGam : Ketua Umum Pemuda Gepsultra, Maykhel Rizky Duruka.
