LANSKAPSULAWESI.COM – Tana Toraja, 9 Juni 2025|Pembangunan musholla di kawasan objek wisata Patung Tuhan Yesus Burake kembali menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Proses peletakan batu pertama pembangunan musholla tersebut yang dilakukan oleh Kapolres Tana Toraja, menuai pertanyaan dan kritik dari berbagai kalangan.
KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tana Toraja secara tegas meminta Kapolda Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Tana Toraja AKBP Budi Hermawan. Mereka menilai tindakan Kapolres yang turut serta dalam peletakan batu pertama pembangunan musholla di kawasan yang dikenal sebagai objek wisata dengan nilai-nilai keagamaan berbeda, tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Menurut Restu Ketua KNPI Tana Toraja, tindakan Kapolres tersebut tidak mencerminkan netralitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan masyarakat yang harus menjaga keberagaman dan kerukunan umat beragama.
“Kami meminta Kapolda Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sikap dan tindakan Kapolres Tana Toraja agar tidak terjadi kesan keberpihakan yang dapat memicu konflik antar umat beragama di wilayah ini,” ujar Restu yg juga adalah Pengurus Pusat GMKI.
Kontroversi ini muncul karena kawasan Patung Tuhan Yesus Burake selama ini dikenal sebagai destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi umat Nasrani. Pembangunan fasilitas ibadah Musholla harus dipertimbangkan dengan matang oleh Pemerintah daerah dan semua stakeholder agar tidak menimbulkan perdebatan soal kelayakan dan kesesuaian, terlebih jika keterlibatan pejabat negara dianggap sebagai bentuk dukungan resmi.
Hingga saat ini, pihak kepolisian dan pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pembangunan musholla tersebut maupun alasan penunjukan Kapolres Tana Toraja sebagai pejabat yang melakukan peletakan batu pertama.
Masyarakat pun diharapkan dapat menahan diri dan menjaga keharmonisan sambil menunggu klarifikasi lebih lanjut agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan gesekan sosial.
