Berita  

Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sulsel Serukan Transparansi Alokasi Bantuan Pupuk Untuk Sulsel Rp. 4,1 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) bapak Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

“Kami pastikan nanti distribusi pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan transparan. Sebab ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12/24).

Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau 4.1 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun , dan Sumatera Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

“Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional. dan fokus Pemerintah saat pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025,” ungkap Mentan Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa distribusi pupuk kini tidak lagi melalui prosedur yang rumit melainkan sudah disederhanakan agar dapat langsung sampai ke petani. 

Hal itu ia ungkapkan saat konferensi pers di Kementrian Pertanian pada Selasa (12/11), usai rapat dengan beberapa kementrian, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. 

“Kita sepakati bahwa dipersingkat, dipermudah, disederhanakan. Kami mewakili pemerintah bertandatangan, membuat keputusan untuk distribusi pupuk. Kami serahkan ke pupuk Indonesia langsung ke petani sehingga sangat sederhana,” ujarnya. 

Amran menuturkan, keputusan itu sudah disepakati dan diputuskan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang akan dibentuk menjadi Peraturan Presiden (Perpres), dengan target selesai bulan depan. 

Namun, sebelum dikeluarkannya Perpres, Kementan terlebih dulu menetapkan aturan pemangkasan. Berdasarkan aturan itu, proses distribusi pupuk disederhanakan dan tidak lagi memerlukan SK dari gubernur maupun bupati. 

Aturan itu kini menetapkan bahwa pupuk yang dialokasikan oleh Kementan, akan diserahkan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), setelah itu PIHC langsung menyalurkannya ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan demikian, pupuk yang dialokasikan dapat langsung diserap oleh para petani.

“Sekarang langsung dari Mentan ke pupuk Indonesia, pupuk Indonesia langsung Gapoktan. Jadi ada banyak sekali aturan yang kita pangkas hari ini,” ujar Zulhas di kesempatan yang sama.

Adapun Amran mengatakan volume pupuk bagi petani Indonesia ditambah dua kali lipat atau naik 100 persen. Adapun bila luas sawahnya bertambah, maka pupuknya akan ditambah.

“Ini berkah. Ini kabar gembira bagi seluruh petani Indonesia, atas arahan Bapak Presiden,” ucap Amran.

2024 Sulawesi Selatan mendapat alokasi pupuk sebesar Rp. 4,1 Triliun, di tahun 2025 Sulawesi Selatan kembali mendapat alokasi pupuk seesar Rp. 4,1 Triliun. Sulsel menjadi Provinsi ke empat terbesar yang mendapat bantuan alokasi pupuk.

Menteri Pertanian juga menegaskan pentingnya pengawasan dari bantuan alokasi pupuk ini, sehingga Kementerian Pertanian telah koordinasi dengan TNI, Polri, Jaksa Agung.
Regulasi penerimaan bantuan alokasi pupun jiga di buat sederhana agar petani bisa cepat dan mudah mendapatkannya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pak Kapolri, pak panglima TNI dan pak Jaksa Agung untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini’. tegasnya.
“Distribusi pupuk tidak boleh dipolitisasi, apalagi dikorupsi”, tegas Mentan Amran.

Berangkat dari hal itu, Ketua Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Andi Saiful Misbahuddin yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B serta Ketua Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Menteri Pertanian bapak Andi Amran Sulaiman.

Ketua Pemuda Tani tersebut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi sebab Sulsel mendapat alokasi bantuan pupuk sebesar Rp. 4,1 Triliun atau setara 922 ribu ton. Hal tersebut sangat bermanfaat ke para petani dan petani sudah tidak lagi kesusahan dalam mendapatkan bantuan tersebut sebab regulasinya telah di permudah.

“Saya khususnya sebagai Ketua Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada bapak Mentan. Hal ini adalah rezeki untuk para petani, para petani tidak kesusahan lagi dalam soal pupuk, tentu ini hal yang sangat luar biasa”, ucapnya.

Andi Saiful Misbahuddin juga menambakan bahwa DPP Pemuda Tani Indonesia telah memerintahkan kepada pengurus DPD dan DPC untuk ikut membantu pengawasan distribusi pupuk tersebut. Hal tersebut telah di sampaikan oleh Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia yakni G. Budisatrio Djiwandono yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Gerinra DPR RI dan juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, perintah tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jendral DPP Pemuda Tani Indonesia R. S Suroyo Jr yang juga merupakan Tenaga Ahli Kementerian Pertanian.

“Perintah mas Ketum DPP adalah ikut terlibat dalam mengawasi bantuan pupuk ini, hal itu telah di sampaikan oleh Sekjend DPP yang juga merupakan Tenaga Ahli kementerian pertanian. Jadi kalau ada Distributor, atau pihak lain yang mau macam macam atau berbuat tidak baik terhadap bantuan pupuk ini, maka kita langsung lapor ke Kementerian dan saya akan fungsikan status saya sebagai Anggota DPRD Provinsi yang memang bergelut di dunia pertanian sebab komisi saya komisi B bidang Pertanian salah satunya” teganya.

Harapan dari Pemuda Tani Indonesia ialah alokasi bantuan ini transparan dan jauh dari politisasi, semua element masyarakat ikut terlibat dalam pengawasannya.

“Jadi harapan kami, semoga bantuan ini transparan dan tidak di politisasi apalagi di manfaatkan secara pribadi” tutupnya.